Surabaya, Wartasurya.com – Dugaan tindak pencabulan terhadap sejumlah santri laki-laki di sebuah pondok pesantren kawasan Genteng Kali, Surabaya, tengah menjadi perhatian publik. Seorang guru ngaji berinisial MZ (22) kini resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian setelah diduga melakukan perbuatan tidak pantas terhadap tujuh santri.
Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Luthfie Sulistiawan menyampaikan, dugaan peristiwa tersebut terjadi dalam rentang waktu tahun 2025 hingga 2026. Seluruh korban diketahui merupakan santri laki-laki yang mengikuti kegiatan mengaji di pesantren tersebut.
“Perbuatan itu diduga dilakukan oleh guru ngajinya kepada tujuh orang santri laki-laki. Kejadiannya berlangsung dalam beberapa waktu sejak tahun 2025 sampai 2026,” ujar Luthfie saat memberikan keterangan di Mapolrestabes Surabaya, Sabtu (9/5/2026).
Menurutnya, sistem kegiatan di pesantren tersebut berbeda dengan pondok pesantren pada umumnya. Para santri disebut hanya mengikuti kegiatan mengaji dan menginap pada akhir pekan, mulai Jumat hingga Minggu.
Dalam proses penyelidikan, polisi juga telah meminta keterangan dari tersangka terkait motif perbuatannya. Dari hasil pemeriksaan sementara, tindakan tersebut diduga dipicu dorongan nafsu pribadi.
“Berdasarkan pengakuan sementara, tersangka mengaku memiliki kebiasaan mengakses konten pornografi,” jelasnya.
Saat ini tersangka telah ditahan di Rumah Tahanan Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Polisi menjerat tersangka dengan Pasal 6 Huruf C juncto Pasal 15 Huruf G Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS), serta Pasal 415 Huruf B KUHP Tahun 2023.
Di sisi lain, ketujuh korban saat ini mendapat pendampingan psikologis dari DP3APPKB Kota Surabaya. Pendampingan juga diberikan kepada keluarga korban guna membantu proses pemulihan mental anak-anak.
Praktisi perlindungan anak di Surabaya menilai kasus tersebut menjadi pengingat penting bagi seluruh lembaga pendidikan dan keagamaan untuk memperkuat sistem pengawasan internal serta membangun ruang aman bagi anak.
“Anak-anak harus mendapat perlindungan maksimal di lingkungan pendidikan maupun keagamaan. Keberanian korban untuk berbicara juga perlu mendapat dukungan penuh agar proses pemulihan berjalan baik,” ujar seorang pemerhati perlindungan anak. (Red)
