Oleh: DR. H. GAMAWAN FAUZI, SH, MM
Padang, Perubahan kurikulum kembali menjadi wacana utama dalam dunia pendidikan Indonesia. Namun di balik itu, persoalan mendasar yang justru luput dari perhatian adalah kualitas dan pemerataan guru.
Di saat Indonesia sibuk melakukan bongkar pasang kurikulum, Vietnam mengambil jalan berbeda: fokus penuh pada reformasi guru. Hasilnya terlihat nyata. Dalam satu dekade terakhir, Vietnam mampu mencatat capaian tinggi dalam Programme for International Student Assessment (PISA), melampaui sejumlah negara di kawasan.
Sementara Indonesia masih bergulat dengan persoalan klasik yang tak kunjung selesai.
Data menunjukkan, distribusi guru di Indonesia masih timpang. Di kota-kota besar, jumlah guru relatif mencukupi, bahkan berlebih. Namun di daerah terpencil, mulai dari wilayah kepulauan, perbatasan, hingga pedalaman kekurangan guru masih menjadi persoalan serius, terutama untuk mata pelajaran inti.
Kondisi ini diperparah dengan tingginya ketergantungan pada tenaga honorer. Tidak sedikit guru honorer yang menerima penghasilan jauh di bawah standar kelayakan, bahkan di bawah upah minimum.
“Masih ada guru honorer yang digaji ratusan ribu rupiah. Ini realita pahit pendidikan kita,” ujar seorang pengamat pendidikan.
Di sisi lain, program peningkatan kompetensi guru juga menuai kritik. Banyak pelatihan dinilai bersifat formalitas, lebih menekankan administrasi ketimbang peningkatan kemampuan mengajar di kelas.
Bandingkan dengan Vietnam yang menerapkan seleksi ketat sejak awal, hanya menerima lulusan terbaik untuk menjadi guru. Mereka juga mewajibkan pelatihan rutin dengan evaluasi terukur, serta memberikan kesejahteraan yang layak agar guru bisa fokus pada profesinya.
Di Indonesia, ketimpangan kualitas guru antarwilayah masih menjadi masalah besar. Sekolah di perkotaan lebih mudah mendapatkan tenaga pendidik berkualitas, sementara daerah terpencil harus berjuang dengan keterbatasan.
Dampaknya jelas: kualitas pendidikan tidak merata, dan kesenjangan antarwilayah semakin lebar.
Ironisnya, di tengah persoalan tersebut, kebijakan justru terus berputar pada perubahan kurikulum.
“Kalau gurunya belum siap, kurikulum sehebat apa pun hanya akan jadi dokumen,” tegasnya.
Belajar dari Vietnam, reformasi pendidikan semestinya dimulai dari fondasi utama: guru. Mulai dari rekrutmen yang ketat, peningkatan kesejahteraan, hingga pelatihan berbasis praktik nyata.
Tanpa langkah konkret dan berani, Indonesia berisiko terus tertinggal.
Kini pertanyaannya sederhana: apakah pemerintah siap membenahi akar masalah, atau terus terjebak pada perubahan kebijakan yang berulang tanpa hasil?
Editor: TEUKU HUSAINI
